Jerat Hukum Pencurian Data Pribadi: Analisis Kritis di Era Digital
Pencurian data pribadi bukan lagi ancaman fiktif, melainkan realitas pahit yang sering terjadi di era digital. Dari nomor identitas, alamat email, hingga informasi finansial, data pribadi menjadi komoditas berharga yang diburu oleh pihak tak bertanggung jawab. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya finansial, tetapi juga merusak reputasi dan bahkan mengancam keamanan individu. Lantas, bagaimana hukum menatap dan menjerat para pelaku kejahatan siber ini?
Payung Hukum Utama: UU PDP
Di Indonesia, payung hukum utama untuk kasus pencurian data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini secara spesifik mengatur hak-hak subjek data (pemilik data), kewajiban pengendali data (pihak yang mengelola data), serta sanksi pidana dan denda bagi pelanggar. UU PDP menegaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data.
Sebelum UU PDP lahir, penegakan hukum seringkali menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 30 dan 32 tentang akses ilegal dan perubahan data elektronik tanpa hak. Namun, UU PDP kini menjadi landasan yang lebih komprehensif dan spesifik dalam menangani kejahatan terkait data pribadi.
Unsur Hukum dan Tantangan Pembuktian
Untuk menjerat pelaku pencurian data pribadi, aparat penegak hukum harus membuktikan beberapa unsur kunci:
- Perolehan atau Pengumpulan Melawan Hukum: Pelaku mengambil atau mengakses data tanpa izin atau hak yang sah.
- Maksud Menguntungkan Diri/Orang Lain: Adanya niat jahat (mens rea) untuk mendapatkan keuntungan dari data curian tersebut.
- Potensi Kerugian: Tindakan tersebut berpotensi atau telah menimbulkan kerugian bagi pemilik data.
Tantangan utama dalam pembuktian terletak pada sifat digital kejahatan ini. Identifikasi pelaku seringkali sulit karena anonimitas dunia maya, jejak digital yang bisa dihapus atau dimanipulasi, serta yurisdiksi lintas batas negara jika pelaku berada di luar negeri. Diperlukan keahlian forensik digital yang mumpuni dan kerja sama internasional.
Sanksi Pidana yang Tegas
UU PDP mengatur sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku. Berdasarkan Pasal 67 UU PDP, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi dapat lebih berat jika data yang dicuri adalah data pribadi yang bersifat spesifik.
Selain sanksi pidana, UU PDP juga membuka ruang untuk gugatan perdata atas kerugian yang dialami subjek data. Entitas korporasi yang terlibat dalam pencurian data juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Kesimpulan
Analisis hukum terhadap pelaku pencurian data pribadi menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui UU PDP. Namun, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kapasitas aparat, adaptasi terhadap modus operandi kejahatan siber yang terus berkembang, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi data pribadinya. Dengan penegakan yang konsisten dan sinergi berbagai pihak, diharapkan ruang digital kita dapat lebih aman dari ancaman kejahatan data.
