Sistem Parlementer: Jantung Demokrasi yang Berdenyut dari Parlemen
Sistem parlementer adalah salah satu bentuk pemerintahan paling umum di dunia, di mana cabang eksekutif (pemerintah) memperoleh legitimasi demokratisnya dari, dan bertanggung jawab langsung kepada, cabang legislatif (parlemen). Ini adalah sistem yang menempatkan kepercayaan parlemen sebagai fondasi kekuasaan.
Ciri-ciri Utama:
-
Pemisahan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan:
- Kepala Negara: Berfungsi sebagai simbol persatuan bangsa dan keberlanjutan negara (misalnya Raja/Ratu, atau Presiden seremonial). Peran utamanya adalah non-politik dan representatif.
- Kepala Pemerintahan: Adalah Perdana Menteri (PM), Kanselir, atau Premier. Ia adalah pemimpin partai atau koalisi partai mayoritas di parlemen, memimpin kabinet, dan menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.
-
Ketergantungan pada Kepercayaan Parlemen:
Pemerintah (Perdana Menteri dan kabinetnya) harus selalu mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen. Jika mereka kehilangan dukungan ini, mereka dapat menghadapi:- Mosi Tidak Percaya: Mekanisme krusial di mana parlemen dapat menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Jika mosi ini disahkan, kabinet harus mengundurkan diri atau pemilihan umum dini diselenggarakan.
-
Pembubaran Parlemen:
Sebagai penyeimbang, Perdana Menteri, dengan persetujuan Kepala Negara, seringkali memiliki wewenang untuk membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan umum dini. Ini bisa dilakukan untuk mencari mandat baru, memecah kebuntuan politik, atau memperkuat posisi pemerintah. -
Pembentukan Pemerintahan dari Parlemen:
Pemerintahan dibentuk oleh partai atau koalisi partai yang berhasil meraih mayoritas kursi di parlemen. Anggota kabinet biasanya berasal dari anggota parlemen itu sendiri.
Singkatnya, sistem parlementer menempatkan parlemen sebagai poros utama kekuasaan politik, di mana eksekutif bertanggung jawab langsung kepada wakil rakyat. Ini adalah sistem yang dinamis, menuntut adaptasi dan negosiasi konstan antara cabang-cabang pemerintahan demi menjaga stabilitas dan efektivitas negara.