Transformasi digital saat ini bukan lagi sekadar tren teknologi melainkan kebutuhan fundamental dalam restrukturisasi tata kelola pemerintahan modern. Di Indonesia, salah satu tantangan terbesar dalam menjaga integritas birokrasi adalah keberadaan praktik pungutan liar yang sering kali berkelindan dengan kepentingan politik tertentu. Pungutan liar atau pungli dalam konteks politik biasanya muncul sebagai cara untuk membiayai operasional politik atau sekadar penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Integrasi teknologi informasi ke dalam layanan publik menjadi instrumen paling efektif untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit dan transaksional tersebut.
Digitalisasi Sebagai Instrumen Transparansi Radikal
Penyebab utama munculnya pungutan liar adalah adanya interaksi tatap muka yang tidak terawasi antara pemohon layanan dan pemberi layanan. Dalam ruang-ruang gelap birokrasi inilah negosiasi harga sering kali terjadi. Dengan transformasi digital, pemerintah mengalihkan seluruh proses perizinan dan layanan publik ke dalam platform berbasis web atau aplikasi. Hal ini menciptakan transparansi radikal di mana setiap tahapan proses dapat dipantau oleh publik secara langsung. Sistem pelacakan digital memastikan bahwa tidak ada dokumen yang sengaja ditahan demi mendapatkan imbalan tertentu, karena setiap keterlambatan akan terdeteksi oleh sistem sebagai pelanggaran kinerja.
Digitalisasi juga memungkinkan adanya standarisasi biaya yang jelas. Ketika sistem pembayaran terintegrasi dengan gerbang pembayaran elektronik atau perbankan, peluang petugas untuk meminta biaya tambahan di luar ketentuan resmi menjadi tertutup rapat. Uang yang dibayarkan oleh masyarakat langsung masuk ke kas negara tanpa melalui tangan perantara. Transparansi ini secara otomatis mereduksi “dana gelap” yang sering kali digunakan untuk menggerakkan mesin politik di tingkat lokal maupun nasional.
Menghapus Diskresi Berlebihan dan Intervensi Politik
Salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk praktik pungli politik adalah diskresi pejabat dalam memberikan izin atau lisensi. Pejabat yang berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu terkadang memberikan kemudahan bagi kelompoknya sendiri atau justru mempersulit pihak lain kecuali ada “mahar” politik yang diberikan. Transformasi digital menghapus subjektivitas ini melalui penggunaan algoritma dan aturan sistem yang baku. Sistem cerdas tidak mengenal latar belakang politik pengguna layanan, ia hanya memproses data berdasarkan kepatuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan validasi data, bukan berdasarkan kedekatan personal atau tekanan dari atasan. Hal ini sangat krusial di daerah-daerah di mana pengaruh aktor politik masih sangat dominan terhadap jalannya birokrasi. Dengan sistem yang terpusat dan terenkripsi, intervensi manual dari pihak luar menjadi sangat sulit dilakukan tanpa meninggalkan jejak digital yang permanen.
Dampak Jangka Panjang Bagi Integritas Demokrasi
Dalam jangka panjang, keberhasilan transformasi digital dalam mengikis pungutan liar akan berdampak positif pada kesehatan demokrasi Indonesia. Ketika birokrasi menjadi bersih dan profesional, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan meningkat secara signifikan. Politik tidak lagi dipandang sebagai ajang untuk mencari keuntungan materi melalui celah layanan publik, melainkan kembali ke hakikatnya sebagai sarana pengabdian dan pengambilan kebijakan strategis.
Selain itu, efisiensi yang dihasilkan dari digitalisasi pemerintahan akan mendorong iklim investasi yang sehat. Tanpa adanya gangguan dari biaya-biaya tidak terduga akibat pungli, pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih pasti. Secara keseluruhan, transformasi digital adalah investasi politik jangka panjang untuk menciptakan negara yang lebih akuntabel, di mana kekuasaan dijalankan melalui sistem yang adil dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.