Komitmen Tanpa Kompromi: Strategi Pemerintah Membendung Kekerasan Berbasis Gender
Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah momok serius yang merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan. Menyadari urgensi ini, pemerintah menunjukkan komitmen kuat melalui serangkaian strategi komprehensif untuk mencegah, melindungi, dan menindak KBG, demi mewujudkan masyarakat yang aman dan setara bagi semua.
1. Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan:
Fondasi utama adalah payung hukum yang kokoh. Pemerintah terus memperkuat regulasi, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memberikan perlindungan lebih luas bagi korban dan menjamin penegakan hukum yang adil bagi pelaku. Selain itu, kebijakan afirmatif dan rencana aksi nasional juga terus digalakkan.
2. Edukasi dan Pencegahan Holistik:
Pencegahan adalah kunci. Pemerintah aktif mengkampanyekan kesadaran publik tentang KBG, bahayanya, dan cara melaporkannya. Program edukasi gender sejak dini di sekolah, pelatihan untuk komunitas, serta kampanye melawan stereotip dan norma sosial yang permisif terhadap kekerasan, bertujuan untuk mengubah pola pikir dan membangun budaya saling menghormati.
3. Layanan Perlindungan dan Pemulihan Korban:
Pemerintah memprioritaskan keselamatan dan pemulihan korban. Berbagai layanan disediakan, mulai dari rumah aman, layanan konseling psikologis dan kesehatan, bantuan hukum gratis, hingga pendampingan terintegrasi. Tujuannya adalah memastikan korban mendapatkan dukungan penuh untuk pulih dari trauma dan kembali berdaya.
4. Penegakan Hukum yang Responsif Gender:
Sistem peradilan yang sensitif gender adalah keharusan. Pemerintah melatih aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) agar memiliki perspektif gender, memahami dampak KBG, dan menerapkan prosedur yang berpihak pada korban. Investigasi yang tuntas, penuntutan yang efektif, dan sanksi yang setimpal diharapkan dapat memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.
5. Kolaborasi Lintas Sektor dan Data Akurat:
Keberhasilan tidak dapat dicapai sendiri. Pemerintah merangkul kolaborasi erat dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan lembaga internasional. Selain itu, pengumpulan data KBG yang akurat dan terpilah menjadi krusial untuk memantau tren, mengevaluasi efektivitas program, dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Strategi pemerintah ini mencerminkan tekad untuk tidak memberi ruang bagi KBG. Namun, upaya ini akan semakin kuat dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Bersama, kita bisa membangun Indonesia yang bebas dari kekerasan, di mana setiap individu dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan setara.