Dorongan DPR Mempercepat Pembahasan
DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana dengan alasan urgensi harmonisasi hukum dan adaptasi terhadap kejahatan modern. Banyak pasal lama dianggap sudah tidak relevan, sehingga perlu penyesuaian cepat agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang mutakhir. Percepatan ini dimaksudkan untuk memastikan sistem pidana nasional tetap efektif dan responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi.
Tantangan Kejahatan Modern
Kejahatan berbasis digital, penyalahgunaan data, dan kriminalitas lintas negara menuntut aturan pidana yang lebih mutakhir. Ketentuan lama sering kali tidak memadai untuk menindak kasus-kasus baru. Percepatan RUU dianggap perlu agar pasal-pasal pidana lebih adaptif dan menutup celah hukum, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif.
Efisiensi Legislasi dan Konsolidasi Fraksi
Kesepakatan antarfraksi di DPR membuat rapat kerja lebih cepat dan fokus pada poin-poin inti RUU. Efisiensi ini membantu percepatan legislasi, tetapi menimbulkan pertanyaan publik terkait keterbukaan dan kualitas kajian. Legislasi pidana tetap membutuhkan ketelitian tinggi agar pasal yang disahkan dapat diterapkan dengan jelas dan adil.
Kekhawatiran Minimnya Partisipasi Publik
Pembahasan cepat membatasi ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum untuk memberi masukan. Akses terbatas terhadap draf RUU dan rapat tertutup meningkatkan risiko pasal multitafsir atau kontroversial. Partisipasi publik penting untuk memastikan perubahan hukum pidana tidak merugikan kepastian hukum dan hak masyarakat.
Transparansi sebagai Pilar Legislasi Berkualitas
DPR perlu memperkuat transparansi agar percepatan tidak mengurangi kualitas legislasi. Publikasi draf secara berkala, konsultasi terbuka, dan keterlibatan pakar independen dapat meningkatkan akuntabilitas. Prinsip kehati-hatian dan keterbukaan harus dijalankan agar pembaruan hukum pidana efektif dan adil.
Kesimpulan
Percepatan RUU Penyesuaian Pidana penting untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan kejahatan modern dan kebutuhan harmonisasi regulasi. Namun, proses cepat harus tetap menjaga transparansi, partisipasi publik, dan kajian mendalam. Dengan keseimbangan ini, revisi hukum pidana dapat memberikan perlindungan hukum lebih baik serta memperkuat legitimasi sistem hukum nasional.