Melindungi Kekayaan Bangsa: Analisis Yuridis Larangan Ekspor Bahan Mentah
Kebijakan larangan ekspor bahan mentah, khususnya di sektor pertambangan, telah menjadi sorotan utama dalam upaya Indonesia mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk domestik. Dari perspektif yuridis, kebijakan ini menimbulkan perdebatan sengit, menimbang antara kedaulatan ekonomi nasional dan komitmen perdagangan internasional.
Landasan Hukum Nasional: Kedaulatan di Atas Segalanya
Secara hukum nasional, kebijakan ini memiliki pijakan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) dan (3), menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Larangan ekspor bahan mentah dipandang sebagai instrumen konstitusional untuk mencapai tujuan tersebut, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara, dan penguatan industri dalam negeri. Undang-undang sektoral seperti UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) juga secara eksplisit mendukung kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
Tantangan Hukum Internasional: Antara GATT dan Pengecualian
Namun, kebijakan ini tidak luput dari tantangan di ranah hukum internasional, terutama dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Aturan utama WTO, seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Pasal XI, melarang pembatasan kuantitatif terhadap ekspor atau impor. Larangan ekspor bahan mentah bisa dianggap sebagai bentuk pembatasan tersebut.
Meski demikian, GATT Pasal XX menyediakan celah pengecualian umum, termasuk untuk "perlindungan sumber daya alam yang dapat habis" (Article XX(g)). Agar suatu kebijakan larangan ekspor dapat dibenarkan di bawah pengecualian ini, ia harus memenuhi dua syarat utama: (1) diterapkan seiring dengan pembatasan produksi atau konsumsi domestik atas sumber daya yang sama, dan (2) tidak diterapkan dengan cara yang merupakan alat diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan, atau pembatasan terselubung atas perdagangan internasional.
Keseimbangan Demi Legitimasi
Analisis yuridis menunjukkan bahwa larangan ekspor bahan mentah Indonesia sah secara konstitusional dan memiliki tujuan mulia untuk kemakmuran rakyat. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengimplementasikan kebijakan ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip pengecualian WTO, bukan sebagai tindakan proteksionis semata. Kunci legitimasi kebijakan ini di mata dunia adalah konsistensi penerapan di domestik, transparansi, serta kemampuan pemerintah untuk membuktikan bahwa langkah ini adalah bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, bukan sekadar hambatan perdagangan.